Kedaulatan rakyat DAN system pemerintahan diIndonesia

v  Pengertian

Kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.

v  Bentuk2 kedaulatan

Ø  Kedaulatan kedalam, kekuasaan tertinggi untuk mengatur fungsinya.

Ø  Kedaulatan keluar, kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan/kerja sama dengan Negara lain.

v  Sifat2 kedaulatan

Ø  Permanen, kedaulatan itu tetap ada selama Negara itu berdiri.

Ø  Asli, kedaulatan itu tidak berasal dari kedaulatan lain yanga lebih tinggi.

Ø  Bulat(tidak dapat dibagi-bagi), kedaulatan itu merupakan satu-satunya dalam suatu Negara.

Ø  Tidak terbatas(absolut), kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun.

v  Teori2 kedaulatan

Ø  Teori kedaulatan tuhan, kekuasaan tertinggi terletak/di pegang oleh raja sebagai utusan tuhan.

Ø  Teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada Negara.

Ø  Teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi terletak pada hokum.

Ø  Teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat.

v  RAKYAT, semua orang yang berada dalam wilayah suatu Negara.

Ø  Rakyat dapat dibedakan menjadi 2 yaiti:

ü  Penduduk, mereka yang bertempat tinggal/berdomisili menetap dalam wilayah suatu Negara yang dapat ditunjukan denaga surat keteranagn penduduk.

ü  Bukan penduduk, mereka yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah suatu Negara.

Ø  Penduduk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

ü  Warga Negara, mereka yang memiliki hak dan kewajiban serta merupakan bagian dari suatu Negara.

ü  Warga Negara asing, mereka yanga tidak memiliki HAK dan kewajiban serta bukan merupakan bagian dari suatu Negara.

Ø  Kedaulatan rakyat

ü  Pengertian, kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat.

ü  Ciri2 negara yang menganut kedaulatan rakyat.

§  Harus ada UUD

§  Harus ada lembaga perwakilan rakyat (menyampaikan aspirasi)

§  Harus ada pemilu(mengisi lembaga perwakilan rakyat)

v  Landasan/ dasar hokum Indonesia menganut kedaulatan rakyat.

ü  Pancasila(sila ke-4)

ü  Pembukaan UUD 1945(alenia ke-4)

ü  Batang tubuh UUD 1945(pasal 1 ayat 2)

v  Lembaga2 negara pelaksan kedaulatan rakyat

Ø  MPR,

Sekarang tinggi Negara ,orde baru tertinggi Negara,

Anggota MPR-seluruh anggota DPR ditambah DPD

Jumlah DPR 160

Jumlah DPD 132

Jumlah MPR 292

Tugas MPR mengubah susunan uu dan mengesahkanya dan melantik pers.

Ø  DPR,

Anggota-parpol-560

Fungsi

§  Legislasi, membuat uu dengan presiden.

§  Anggaran, menetapkan APBN/pembuat ARPBN(pers)

§  Pengawasan, mengawasi pelaksanaan uu APBN dan kebijakan pemerintah.

Hak

§  Interflasi, hak untuk menetapkan uu.

§  Angket, hak untuk melakukan penyelidikan

§  Berpendapat,

§  Bertanya,

§  Imunitas,

Ø  BPK

§  Tugas/kekuasaan, memeriksa/pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

§  Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada,DPR,DPD,DPRD.

Ø  MA

§  Merupakan lembaga yudikatif yang menbawahi pengadilan militer/pengadilan agama/pengadilan tata usaha Negara/pepngadilan tinggi dan pengadilan negeri.

§  Tugas/kekuasaan

ü  Memutus permohonan kasasi(tingkat banding terakir)

ü  Memeriksa dan memutus sengketa tentang lembaga yang mengadili.

ü  Peninjauan kembali keputusan pengadilan yang meniliki kekuatan hukum tetap.

ü  Menguji peraturan perundang-undangan dibawah uu.

Ø  MK

·         Merupakan lembaga Yudikatif

·         Tugas/kekuasaan

      Mengadili pada tingkat pertama dan terakir untuk menguji uu terhadap uud.

      Mengutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara.

      Membubarkan partai politik.

      Memutus sengketa hasil pemilu.

      Ikut memutus pendapat DPR mengenai dengan penyimpangan yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden.

·         Keangotaan

      9 hakim konstitusi diantaranya 3 diajukan oleh DPR

      3 diajukan oleh MA.

      3 diajukan oleh presiden

Ø  DPD

      Pemilu-wakil dari masing-masing daerah-4 orang

      Tugas/kekuasaan

ü  Mengajukan kepada DPR rancangan uu mengenai otonomi daerah.

ü  Ikut membahas bersama DPR rancangan uu mengenai otonomi daerah.

ü  Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan APBN dan rancangan uu mengenai pajak,pendidikan agama.

ü  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan uu.

Ø  Pemerintahan Daerah

      Provinsi-terdiri dari DPRD1, gubernur.

      Kabupaten/kota-terdiri dari DPRD2,Bupati/wali kota.

Ø  DPRD

      DPRD1-di ibu kota provinsi

      DPRD2-kabupaten/kota.

Ø  KPU

      Tugas-menyelengarakan pemilu DPR,DPD,DPRD,DPRD1,DPRD2,pres dan wapres-pilkada.

Ø  KY(lembaga yudikatif)

      Tugas- mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran  martabat dan perilaku hakim.